Lumajang Akan Pindahkan Pusat Pemerintahan Mendekati JLT

- Rabu, 20 Oktober 2021 | 07:15 WIB
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat rapat di Kemen ATR/BPN. (Istimewa/ Kominfo Lumajang )
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat rapat di Kemen ATR/BPN. (Istimewa/ Kominfo Lumajang )

 

LumajangNetwork.com – Pemkab Lumajang merencanakan pemindahan kawasan pusat pemerintahan mendekati ke area Jalur Lintas Timur (JLT). Menurut Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, pemindahan itu dilakukan agar pusat pemerintahan terkoneksi dengan pusat perdagangan dan jasa dengan skala kegiatan regional yang terpadu dan berkelanjutan.

“Rencana kami, perkantoran pemerintahan daerah pindah ke JLT, yang jalannya luas, double track, karena perkantoran pemerintahan yang sekarang sudah kami rasa sangat sempit dan terlalu crowded, begitu perkantoran baik pemerintahan , lembaga vertikal pindah ke JLT supaya antar kelembagaan memiliki sarana yang lebih representatif untuk melayani masyarakat," papar Thoriq sebagaimana dilansir dari jejaring Lumajang Network, yakni Kabar Lumajang dalam artikel berjudul “Kantor-Kantor Pemkab Lumajang Direncanakan Pindah di Area Jalur Lintas Timur”.

Rencana itu dipaparkan Thoriq dalam mengikuti rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka persetujuan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) wilayah perkotaan Kabupaten Lumajang 2021-2041 di Jakarta pada Selasa, 19 Oktober 2021. Diakui Thoriq, rencana itu baru akan terealisasi dalam waktu beberapa tahun yang akan datang.

Baca Juga: Bacaan Mahallul Qiyam Dalam Tradisi Maulid Nabi, dari Imam al-Barzanji

Pemkab Lumajang saat ini masih mengkaji secara mendalam rencana tersebut.

"Harus minta kaji RDTR untuk kita memastikan bahwa perkembangan ini betul-betul terkontrol," tutur pria yang akrab disapa Cak Thoriq ini.

Sementara itu, Kementeraian Agraria dan Tata Ruang/ BPN menerangkan, Pemkab Lumajang perlu mematangkan RDTR dan peraturan zonasi. Sebab, hal itu sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu juga sebagai acuan untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

Menurut Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki, Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang disusun di Lumajang diharapkan sudah diperkuat dengan RDTR.

Karena, RDTR nantinya akan masuk ke dalam Online Single Submission (OSS). Sehingga jika ada permintaan perizinan di dalam kawasan LP2B yang telah ditetapkan dalam RDTR akan secara otomatis ditolak.

Halaman:

Editor: Adi Permana

Sumber: Kabar Lumajang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X